Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Penyusunan Program Rencana Penerapan Kesehatan Kerja

Dalam hal penyelenggaraan upaya kesehatan kerja, pengelola tempat kerja (hotel) wajib melakukan . segala bentuk upaya kesehatan melalui upaya pencegahan, peningkatan, pengobatan, dan pemulihan bagi tenaga kerja. Pengusaha hotel wajib menjamin kesehatan pekerja serta wajib menanggung seluruh biaya pemeliharaan kesehatan pekerja. Tidak hanya pengelola atau pengusaha saja yang berperan dalam penyelenggaraan kesehatan kerja ini, tetapi juga pekerjanya. Pekerja wajib menciptakan dan menjaga kesehatan tempat kerja yang sehat dan menaati peraturan yang berlaku di tempat kerja (UU No. 36 Tahun 2009).

Penyusunan Program Rencana Penerapan Kesehatan Kerja

Program keselamatan dan kesehatan kerja adalah rencana tindakan yang dirancang untuk mencegah kecelakaan dan penyakit pada pekerja. Dalam program tersebut terdapat beberapa bentuk aktivitas yang merupakan persyaratan dalarn undang-undang/peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karena itu, sebuah program kesehatan dan keselamatan kerja minimal harus mencakup unsur-unsur yang dipersyaratkankan oleh undang-undang/peraturan keselamatan dan kesehatan kerja.

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja diselenggarakan sendiri oleh perusahaan dengan mengadakan ikatan dengan dokter atau pelayanan kesehatan lain atau perusahaan secara bersama-sama menyelenggarakan suatu pelayanan kesehatan kerja bersama dengan perusahaan lain. Tugas pelayanan kesehatan kerja ini adalah sebagai berikut.
  1. Pemeriksaan kesehatan sebelum kerja, yaitu dilaksanakan pemeriksaan berkala dan pemeriksaan khusus.
  2. Pembinaan dan pengawasan atas penyesuaian pekerjaan terhadap pekerja.
  3. Pembinaan dan pengawasan terhadap lingkungan kerja.
  4. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan sanitasi.
  5. Pembinaan dan pengawasan perlengkapan untuk kesehatan pekerja.
  6. Pencegahan dan pengobatan terhadap penyakit umum dan penyakit akibat kerja (PAK).
  7. Pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K).
  8. Pendidikan kesehatan untuk pekerja dan latihan untuk petugas P3K.
  9. Memberikan arahan mengenai perencanaan dan pembuatan tempat kerja, pemilihan alat pelindung diri (APD) yang diperlukan dan penyelenggaraan makanan di tempat kerja.
  10. Membantu usaha rehabilitasi akibat kecelakaan atau penyakit akibat kerja.
  11. Pembinaan dan pengawasan terhadap pekerja yang mempunyai kelainan tertentu dalam kesehatannya.
  12. Memberikan laporan berkala tentang pelayanan kesehatan kerja kepada perusahaan.
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan kerja ini dipimpin dan dijalankan oleh seorang dokter yang disetujui oleh Direktur. Dokter yang melakukan pemeriksaan kesehatan ini adalah dokter yang ditunjuk oleh perusahaan dan telah memenuhi syarat sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Transmigrasi dan Koperasi Nomor Per 10/Men/1976 dan syarat-syarat lain yang dibenarkan oleh Direktur Jenderal pernbinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Per 01/Men/1980).